PDB PERIKANAN SEBESAR Rp 65,84 TRILIUN DIPATOK KKP
Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkonsentrasi untuk menggenjot
produksi dan pendapatan nelayan termasuk mengembangkan wirausaha mandiri
lewat strategi industrialisasi kelautan dan perikanan. Pada 2014,
sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan mematok PDB sebesar
Rp 65,84 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 6,75 persen dari PDB
perikanan pada 2010 yang besarnya Rp 50,70 triliun. Demikian dikatakan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo dalam rangkaian
kegiatan Safari Ramadhan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing,
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Minggu sore (6/8).
Menurut Sharif, lewat strategi industrialisasi kelautan dan perikanan maka nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara, konsep blue economy sendiri menekankan keberlanjutan untuk mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global. “Harmonisasi kedua konsep ini diharapkan mampu mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global,” paparnya.
Oleh karena itu, menurutnya kebijakan industrialisasi merupakan langkah transformatif dan terobosan bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dimaksud. Sharif mengatakan, setidaknya terdapat tiga unsur utama dalam upaya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan. Pertama, unsur nelayan yang bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap eksploitasi, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan. Kedua, unsur alam raya lingkungan laut yang menyediakan potensi sumberdaya untuk dieksploitasi. Terakhir, unsur hubungan antara nelayan dengan lingkungan laut untuk mengeksploitasinya, yaitu teknologi, modal, sarana dan prasarana. “ Ketiga unsur yang saling terkait tersebut
harus sinergis dan tercermin dalam program KKP untuk mewujudkan blue economy,” jelasnya.
Selain itu dalam kesempatan tersebut, Sharif juga menyerahkan bantuan untuk Kota Bandar Lampung diantaranya, paket bantuan langsung masyarakat melalui PUMP perikanan tangkap untuk 15 KUB senilai Rp1,5 miliar, kartu nelayan sebanyak 893 untuk Kota Bandar Lampung, kartu nelayan sebanyak 676 untuk Lampung Selatan, serta enam paket PUMP perikanan budidaya senilai Rp390 juta. Tak ketinggalan, Sharif juga menyerahkan bantuan pendidikan dan penyuluhan dengan nilai total sebesar Rp 1.049.520.000. Adapun bantuan pendidikan tersebut, akan diberikan untuk Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Kota Bandar Lampung dan SUPM Kota Agung.
Disamping itu, sebelumnya KKP juga telah mengalokasikan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung pada 2012 mencapai Rp. 97,4 miliar. Anggaran tersebut dalam bentuk anggaran dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, UPT KKP, maupun DAK. Sementara khusus untuk Kota Bandar Lampung sendiri pada 2012 ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2,1 Miliar melalui DAK. Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Minapolitan bersama 6 Kab/Kota lainnya di Provinsi Lampung dan sejak tahun lalu dukungan anggaran pembangunannya terus ditingkatkan. Adapun beberapa paket bantuan dan program pembangunan fisik lainnya yang telah dialokasikan di Provinsi Lampung yaitu, penyediaan kapal Inka Mina >30GT sebanyak 7 unit senilai Rp. 10,5 miliar, paket bantuan langsung masyarakat melalui PUMP perikanan tangkap untuk 100 KUB senilai Rp. 10 Miliar, PUMP perikanan budidaya untuk 157 Pokdakan senilai Rp. 10,205 Miliar, paket sarana rantai dingin dan sarana pemasaran sebanyak 5 Paket senilai Rp. 250 juta, penyediaan sertifikat bagi 400 bidang tanah melalui program SeHAT Nelayan serta penyediaan kartu nelayan sebanyak 25.000 kartu.
Sebagai gambaran, nelayan telah menjadi fokus tersendiri dalam program pemerintah pusat dimana presiden melalui direktifnya telah ditindaklanjuti dengan Kepres No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat. Kepres tersebut menginstrusikan kepada 12 Kementerian/ Lembaga perlunya terobosan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui Program Peningkatan Kehidupan Nelayan atau Program PKN. Melalui program ini diharapkan wirausaha dan pendapatan nelayan dapat meningkat yang menyasar kelompok rumah tangga miskin (RTS) nelayan yang berada disekitar Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Tak berhenti sampai di situ, selanjutnya kementerian/lembaga yang ditunjuk akan turut bahu-membahu dalam mengurangi kemiskinan seperti, pembuatan rumah sangat murah, penyediaan pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, skema UMK dan KUR, pembangunan SPBU solar, pembangunan cold storage, penyediaan angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas serta fasilitas bank rakyat.
Menurut Sharif, lewat strategi industrialisasi kelautan dan perikanan maka nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara, konsep blue economy sendiri menekankan keberlanjutan untuk mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global. “Harmonisasi kedua konsep ini diharapkan mampu mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global,” paparnya.
Oleh karena itu, menurutnya kebijakan industrialisasi merupakan langkah transformatif dan terobosan bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dimaksud. Sharif mengatakan, setidaknya terdapat tiga unsur utama dalam upaya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan. Pertama, unsur nelayan yang bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap eksploitasi, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan. Kedua, unsur alam raya lingkungan laut yang menyediakan potensi sumberdaya untuk dieksploitasi. Terakhir, unsur hubungan antara nelayan dengan lingkungan laut untuk mengeksploitasinya, yaitu teknologi, modal, sarana dan prasarana. “ Ketiga unsur yang saling terkait tersebut
harus sinergis dan tercermin dalam program KKP untuk mewujudkan blue economy,” jelasnya.
Selain itu dalam kesempatan tersebut, Sharif juga menyerahkan bantuan untuk Kota Bandar Lampung diantaranya, paket bantuan langsung masyarakat melalui PUMP perikanan tangkap untuk 15 KUB senilai Rp1,5 miliar, kartu nelayan sebanyak 893 untuk Kota Bandar Lampung, kartu nelayan sebanyak 676 untuk Lampung Selatan, serta enam paket PUMP perikanan budidaya senilai Rp390 juta. Tak ketinggalan, Sharif juga menyerahkan bantuan pendidikan dan penyuluhan dengan nilai total sebesar Rp 1.049.520.000. Adapun bantuan pendidikan tersebut, akan diberikan untuk Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Kota Bandar Lampung dan SUPM Kota Agung.
Disamping itu, sebelumnya KKP juga telah mengalokasikan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung pada 2012 mencapai Rp. 97,4 miliar. Anggaran tersebut dalam bentuk anggaran dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, UPT KKP, maupun DAK. Sementara khusus untuk Kota Bandar Lampung sendiri pada 2012 ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2,1 Miliar melalui DAK. Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Minapolitan bersama 6 Kab/Kota lainnya di Provinsi Lampung dan sejak tahun lalu dukungan anggaran pembangunannya terus ditingkatkan. Adapun beberapa paket bantuan dan program pembangunan fisik lainnya yang telah dialokasikan di Provinsi Lampung yaitu, penyediaan kapal Inka Mina >30GT sebanyak 7 unit senilai Rp. 10,5 miliar, paket bantuan langsung masyarakat melalui PUMP perikanan tangkap untuk 100 KUB senilai Rp. 10 Miliar, PUMP perikanan budidaya untuk 157 Pokdakan senilai Rp. 10,205 Miliar, paket sarana rantai dingin dan sarana pemasaran sebanyak 5 Paket senilai Rp. 250 juta, penyediaan sertifikat bagi 400 bidang tanah melalui program SeHAT Nelayan serta penyediaan kartu nelayan sebanyak 25.000 kartu.
Sebagai gambaran, nelayan telah menjadi fokus tersendiri dalam program pemerintah pusat dimana presiden melalui direktifnya telah ditindaklanjuti dengan Kepres No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat. Kepres tersebut menginstrusikan kepada 12 Kementerian/ Lembaga perlunya terobosan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui Program Peningkatan Kehidupan Nelayan atau Program PKN. Melalui program ini diharapkan wirausaha dan pendapatan nelayan dapat meningkat yang menyasar kelompok rumah tangga miskin (RTS) nelayan yang berada disekitar Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Tak berhenti sampai di situ, selanjutnya kementerian/lembaga yang ditunjuk akan turut bahu-membahu dalam mengurangi kemiskinan seperti, pembuatan rumah sangat murah, penyediaan pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, skema UMK dan KUR, pembangunan SPBU solar, pembangunan cold storage, penyediaan angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas serta fasilitas bank rakyat.
Jakarta, 5 Agustus 2012
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
Indra Sakti, SE, MM
Narasumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar